Demo di Kantor Gubernur Kaltim Ricuh, Polisi Lepaskan Gas Air Mata dan Water Cannon
Kliksamarinda.com – Aksi demo di depan Kantor Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) berakhir ricuh. Aksi di Jalan Gajah Mada, Samarinda itu berakhir ricuh, Selasa malam 21 April 2026. Massa yang bertahan melewati batas waktu pembubaran terlibat bentrokan dengan aparat keamanan hingga polisi terpaksa menembakkan gas air mata dan mengerahkan water cannon.
Aksi demo yang berakhir ricuh ini digelar Aliansi Perjuangan Masyarakat Kaltim. Awalnya aksi berlangsung damai sejak siang hari. Sementara Gubernur maupun Wakil Gubernur Kaltim tak menemui para pengunjuk rasa.
Namun, situasi berubah tegang setelah pukul 18.00 WITA, saat koordinator aksi menyatakan pembubaran, tetapi sebagian massa memilih tetap bertahan di lokasi.
Ketegangan meningkat ketika sejumlah peserta aksi mulai melakukan pelemparan batu, botol air mineral, hingga potongan keramik ke arah petugas. Tidak hanya itu, massa juga membakar tumpukan sampah tepat di depan pintu masuk Kantor Gubernur Kaltim, sehingga memperkeruh suasana.
Aparat gabungan kemudian mengambil tindakan tegas untuk mengendalikan situasi. Massa dipukul mundur dari dua arah, yakni Jalan Gunung Cermai dan sisi Korem 091/ASN, Selasa menjelang Magrib. Sedikitnya enam unit water cannon dikerahkan untuk membubarkan kerumunan.
Kapolda Kaltim Irjen Pol Endar Priantoro menyatakan bahwa secara umum jalannya aksi berlangsung aman dan patut diapresiasi. Namun, ia menegaskan tindakan tegas diambil karena situasi yang tidak lagi kondusif.
“Hari ini kami belum memonitor dari pengunjuk rasa, tentunya itu hak mereka. Kami di sini sebagai petugas wajib melayani mereka. Harapan kami, jika ada demo lanjutan, sampaikan dengan bijak dan elegan agar tidak menimbulkan gangguan kamtibmas,” ujarnya.
Terkait peserta aksi yang diamankan, pihak kepolisian akan melihat tingkat kesalahan masing-masing. Jika pelanggaran tidak berat, kemungkinan hanya akan diberikan pembinaan.
Dalam aksi tersebut, massa membawa tiga tuntutan utama kepada Pemerintah Provinsi Kaltim dan DPRD Kaltim. Pertama, audit seluruh kebijakan anggaran, khususnya terkait pengadaan mobil dinas dan renovasi rumah jabatan. Kedua, penghentian praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) serta dugaan politik dinasti. Ketiga, penguatan fungsi pengawasan DPRD Kaltim.
Salah satu orator bahkan menyampaikan permohonan langsung kepada Presiden RI Prabowo Subianto melalui surat terbuka agar membantu menyelesaikan persoalan di Kaltim.
Di sisi lain, peserta aksi Dyah Lestari mengaku prihatin dengan respons pemerintah daerah. Ia menilai pemasangan kawat berduri di area kantor gubernur sebagai bentuk yang tidak menghargai rakyat.
“Kami ini pembayar pajak. Dari beli kebutuhan sehari-hari saja sudah kena pajak. Tapi saat datang ke kantor pemerintah, justru disambut kawat berduri. Top,” ujarnya.
Aksi ini sebelumnya diawali dari demonstrasi di depan Kantor DPRD Kaltim Jalan Teuku Umar, sebelum massa melakukan perjalanan panjang menuju Kantor Gubernur sebagai titik utama penyampaian aspirasi.
Aksi ricuh yang terjadi dalam demo di Kantor Gubernur Kaltim 21 April 2026 menjadi catatan penting bagi semua pihak. Publik kini menanti respons konkret pemerintah terkait tuntutan transparansi anggaran dan pemberantasan KKN di Kaltim. (*)
Reporter: Suriyatman
